Kemenkeu Harus Buat Indikator Terukur terkait Penerima Manfaat Insentif Perpajakan

30-08-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Mercy Chriesty Barends saat mengikuti pertemuan Raker Banggar dengan Kemenkeu di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023). Foto: Jaka/nr

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat indikator yang terukur berkaitan dengan penerima manfaat insentif perpajakan di Indonesia. Hal tersebut, menurutnya, penting untuk dapat memastikan bahwa insentif perpajakan benar-benar dapat berkontribusi penuh bagi perekonomian Indonesia.

   

"Dapat kami lihat bahwa ada sejumlah catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan penerima manfaat insentif perpajakan, namun lagi-lagi tidak dijelaskan secara gamblang atau transparan berkaitan dengan indikator-indikator yang terukur berkaitan dengan penerima manfaat insentif perpajakan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam Raker Banggar dengan Kemenkeu di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2023).

 

Selama ini, lanjut Mercy, pemerintah selalu memberikan laporan terkait insentif perpajakan, namun tidak secara terbuka untuk menjaga kerahasiaan penerima insentif perpajakan. Untuk itu, pihaknya meminta agar Kemenkeu memaparkan indikator-indikator yang jelas terkait pihak-pihak yang dapat menerima insentif perpajakan. Sebab, insentif perpajakan berkaitan dengan tata kelola negara.

 

"Karena ini berkaitan dengan tata kelola keuangan negara, maka penting bagi kami untuk memastikan bahwa penerima manfaat insentif perpajakan benar-benar dapat menjelaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi penuh bagi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan indikator-indikator yang clear," lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...